STUDI KASUS

Diketahui:
• PT A pemberi pinjaman
• PT B penerima pinjaman
• PT A dan PT B bukan bank ataupun badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Atas bunga yang dibayar oleh PT B selaku penerima pinjaman merupakan objek pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif pajak sebesar 15%. 
PT B selaku pemerima pinjaman wajib memotong PPh Pasal 23 atas bunga pada akhir bulan saat jatuh tempo atau pada saat pembayaran (mana yang terjadi terlebih dahulu).

Dasar hukum:
Pasal 23 ayat (1) UU Pajak Penghasilan
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

Pasal 15 ayat (3) PP 94 Tahun 2010
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
• dibayarkannya penghasilan;
• disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
• jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.