Pasal 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PASAL 4 
 

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan
benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. ***)

(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus
atau direksi. ***)

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus
tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. ***)

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rug serta keterangan lain yang diperlukan untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. ***)

(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan
keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. ***)

(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (7) huruf b. ***)

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)